MUSRENBANG KALURAHAN RKP KAL 2027

 KALURAHAN SUMBERGIRI

 

TPP Kapanewon Ponjong PD Totok Suharyadi, ST dan Tika Susanti, S.Pd serta PLD Wiwi Triastuti dan Dwi Yunianto Saputra, S.Pd mengikuti pelaksanaan Musrenbangkal Sumbergiri. Musrenbangkal Kalurahan Sumbergiri untuk Penetapan Skala Prioritas RKP Kalurahan Tahun Anggaran 2027 sebagai tindak lanjut Muskal RKP.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal) merupakan forum musyawarah tahunan yang krusial bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) di tingkat kalurahan. Forum ini diselenggarakan untuk mendiskusikan, menentukan, dan menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKP Kalurahan) untuk tahun anggaran yang direncanakan.

Pada Senin, 3 Agustus 2026, Pemerintah Kalurahan Sumbergiri sukses menggelar Musrenbangkal yang bertempat di Aula Kantor Kalurahan Sumbergiri. Pelaksanaan agenda strategis ini berlandaskan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kalurahan, mengingat setiap kalurahan memiliki amanat konstitusional untuk menyusun dokumen perencanaan 5 tahunan (RPJM Kalurahan) serta dokumen perencanaan tahunan (RKP Kalurahan).Unsur Partisipasi dan Kolaborasi Inklusif Sebagai forum perencanaan publik, Musrenbangkal mengedepankan asas gotong royong dan partisipasi aktif antara pemerintah kalurahan, masyarakat, dan pihak-pihak terkait. Pelaksanaan Musrenbangkal Sumbergiri untuk penetapan skala prioritas RKP Tahun 2027 ini dihadiri oleh berbagai unsur penting, di antaranya:

Pemerintah Kalurahan Sumbergiri &Badan Musyawarah Kalurahan (Bamuskal)Lembaga Kalurahan& Tokoh Masyarakat. Unsur Perwakilan Perempuan(sebagai wujud keterlibatan inklusif), Pendamping Desa dan PLD serta Tim Pendamping dari Kapanewon Hadirnya seluruh elemen ini memastikan bahwa Musrenbangkal tidak sekadar menjadi kegiatan formalitas, melainkan wadah yang bermakna dalam membangun kesepahaman bersama mengenai arah kemajuan kalurahan. Through forum ini, potensi lokal serta sumber daya pembangunan—baik dari internal maupun eksternal—dapat digali dan dioptimalkan secara maksimal.

Melalui pencermatan mendalam terhadap program-program yang tercantum dalam RPJM Kalurahan serta mengikuti prosedur regulasi yang berlaku, Musrenbangkal Sumbergiri secara resmi menyepakati daftar program kerja prioritas yang akan dituangkan ke dalam RKP Kalurahan Sumbergiri Tahun Anggaran 2027.

Dengan terselenggaranya musyawarah ini, Kalurahan Sumbergiri menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Totok_PD

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Penyaluran BLT Kalurahan Karangasem

 Karangasem, 7 November 2025 – Pemerintah Kalurahan Karangasem menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahun 2025 kepada 9 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Jum'at (26/11). Bantuan ini diberikan untuk satu Bulan, dengan nominal Rp300.000 per orang.  Penyaluran BLT Dana Desa ini bertujuan untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah Kalurahan Umbulrejo berharap bantuan ini dapat digunakan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan dasar penerima manfaat.   Acara penyaluran BLT berlangsung dengan tertib dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pemerintah kalurahan juga mengingatkan penerima manfaat agar memanfaatkan bantuan ini secara bijak demi meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Baca selengkapnya
Gambar
  MUSKAL PENETAPAN PENERIMA MANFAAT BLT DESA  TAHUN 2026 Karangasem – Pemerintah Kalurahan Karangasem, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, menggelar Musyawarah Kalurahan Khusus (Muskalsus) dalam rangka penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun Anggaran 2026, bertempat di Balai Kalurahan Karangasem, Jum'at (13/2/2026). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Lurah Karangasem, unsur Pamong Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal), pendamping desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan kapanewon Ponjong. Lurah Karangasem dalam sambutannya menyampaikan bahwa penetapan KPM BLT Desa Tahun 2026 harus melalui proses musyawarah yang terbuka, partisipatif, dan mengacu pada regulasi yang berlaku agar bantuan benar-benar tepat sasaran. “Musyawarah ini menjadi forum penting untuk memastikan bahwa keluarga yang ditetapkan sebagai penerima BLT Desa adalah warga yang memenuhi kriteria kemiskinan ekstrem, kehilangan mata pencaharian, at...
Baca selengkapnya
Gambar
  ASSESMENT RBKAL & RPMKAL TAHUN 2026 KAPANEWON PONJONG DI KALURAHAN PONJONG     Ponjong , Dalam rangka Pelaksanaan Assesmen Awal Kegiatan Reformasi Birokrasi Kalurahan dan Kegiatan Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (RPMKal) Tahun 2026 Tim Assesmen dari Pemerintah Kapanewon Ponjong melaksanakan pengisian Assesmen Kalurahan dengan cara mencocokan Instrumen Assesmen dengan bukti pendukung yang dimiliki Pemerintah Kalurahan Ponjong. Pada kesempatan tersebut, Lurah Ponjong Arif Al Fauzi, Carik dan pamong kalurahan telah mempersiapkan bukti dukung sesuai dengan Indikator Dampak yang relevan, kegiatan assesmen ini dilaksanakan di balai Kalurahan Ponjong pada hari Kamis, 19 Februari 2026. Tim Assesmen dari Pemerintah Kapanewon Ponjong terkait 2 Kegiatan yaitu Bapak Jaka Sularsa, S.Sos Kepala Jawatan Praja terkait Kegiatan Reformasi Birokrasi Kalurahan (RBKal sedangkan Kegiatan Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (RPMKal) Tahun 2026 yang di pimp...
Baca selengkapnya