REMBUG STUNTING KALURAHAN GENJAHAN

Kegiatan: Rembug Stunting Kalurahan Genjahan

Hari/Tanggal: Selasa, 7 Juli 2026

Tempat: Balai Kalurahan Genjahan, Kapanewon Ponjong

Rembug Stunting Kalurahan Genjahan dibuka oleh Pemerintah Kalurahan dan dilanjutkan dengan penyampaian tujuan kegiatan, yaitu menyusun kesepakatan dan prioritas program pencegahan serta penanganan stunting sebagai bahan perencanaan pembangunan Kalurahan Tahun 2027.

Kegiatan dihadiri oleh Pemerintah Kalurahan Genjahan, Pemerintah Kapanewon Ponjong, Puskesmas, PLKB, KUA, kader Posyandu, kader KB, Kamituwa, Bamuskal, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa, serta unsur terkait lainnya.

Puskesmas memaparkan kondisi stunting di Kalurahan Genjahan, data sasaran ibu hamil, balita, dan keluarga berisiko stunting, serta evaluasi pelaksanaan intervensi yang telah dilakukan. Selanjutnya peserta membahas berbagai permasalahan yang masih dihadapi dan menyusun usulan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Pendamping Desa menyampaikan bahwa Rembug Stunting merupakan forum untuk menyepakati program yang berbasis data sehingga usulan yang dihasilkan benar-benar menjawab permasalahan di lapangan. Pendamping juga menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kalurahan, Puskesmas, PLKB, KUA, kader kesehatan, dan seluruh unsur masyarakat agar intervensi yang dilakukan saling mendukung. Selain itu, setiap kegiatan yang disepakati perlu diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Kalurahan serta dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Hasil Kesepakatan

1. Menetapkan kegiatan prioritas pencegahan dan penanganan stunting berdasarkan hasil analisis kondisi di Kalurahan Genjahan.

2. Meningkatkan edukasi kepada calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga balita mengenai gizi, kesehatan, sanitasi, dan pola asuh.

3. Mengoptimalkan peran Posyandu, kader kesehatan, PLKB, KUA, dan Pemerintah Kalurahan dalam pendampingan keluarga sasaran.

4. Mengusulkan kegiatan hasil Rembug Stunting untuk dimasukkan dalam RKPKal Tahun 2027 sesuai prioritas dan kemampuan anggaran.

5. Meningkatkan koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan program percepatan penurunan stunting berjalan efektif, terpadu, dan berkelanjutan.

Kegiatan ditutup dengan kesepakatan bersama seluruh peserta sebagai dasar penyusunan program percepatan penurunan stunting di Kalurahan Genjahan.Jika notulen ini akan digunakan sebagai lampiran laporan pendampingan, saya juga bisa menyesuaikannya dengan format administrasi Pendamping Desa yang biasa digunakan di Kabupaten Gunungkidul. Tika_Koorcam

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Penyaluran BLT Kalurahan Karangasem

 Karangasem, 7 November 2025 – Pemerintah Kalurahan Karangasem menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahun 2025 kepada 9 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Jum'at (26/11). Bantuan ini diberikan untuk satu Bulan, dengan nominal Rp300.000 per orang.  Penyaluran BLT Dana Desa ini bertujuan untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah Kalurahan Umbulrejo berharap bantuan ini dapat digunakan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan dasar penerima manfaat.   Acara penyaluran BLT berlangsung dengan tertib dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pemerintah kalurahan juga mengingatkan penerima manfaat agar memanfaatkan bantuan ini secara bijak demi meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Baca selengkapnya
Gambar
  MUSKAL PENETAPAN PENERIMA MANFAAT BLT DESA  TAHUN 2026 Karangasem – Pemerintah Kalurahan Karangasem, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, menggelar Musyawarah Kalurahan Khusus (Muskalsus) dalam rangka penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun Anggaran 2026, bertempat di Balai Kalurahan Karangasem, Jum'at (13/2/2026). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Lurah Karangasem, unsur Pamong Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal), pendamping desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan kapanewon Ponjong. Lurah Karangasem dalam sambutannya menyampaikan bahwa penetapan KPM BLT Desa Tahun 2026 harus melalui proses musyawarah yang terbuka, partisipatif, dan mengacu pada regulasi yang berlaku agar bantuan benar-benar tepat sasaran. “Musyawarah ini menjadi forum penting untuk memastikan bahwa keluarga yang ditetapkan sebagai penerima BLT Desa adalah warga yang memenuhi kriteria kemiskinan ekstrem, kehilangan mata pencaharian, at...
Baca selengkapnya
Gambar
  ASSESMENT RBKAL & RPMKAL TAHUN 2026 KAPANEWON PONJONG DI KALURAHAN PONJONG     Ponjong , Dalam rangka Pelaksanaan Assesmen Awal Kegiatan Reformasi Birokrasi Kalurahan dan Kegiatan Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (RPMKal) Tahun 2026 Tim Assesmen dari Pemerintah Kapanewon Ponjong melaksanakan pengisian Assesmen Kalurahan dengan cara mencocokan Instrumen Assesmen dengan bukti pendukung yang dimiliki Pemerintah Kalurahan Ponjong. Pada kesempatan tersebut, Lurah Ponjong Arif Al Fauzi, Carik dan pamong kalurahan telah mempersiapkan bukti dukung sesuai dengan Indikator Dampak yang relevan, kegiatan assesmen ini dilaksanakan di balai Kalurahan Ponjong pada hari Kamis, 19 Februari 2026. Tim Assesmen dari Pemerintah Kapanewon Ponjong terkait 2 Kegiatan yaitu Bapak Jaka Sularsa, S.Sos Kepala Jawatan Praja terkait Kegiatan Reformasi Birokrasi Kalurahan (RBKal sedangkan Kegiatan Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (RPMKal) Tahun 2026 yang di pimp...
Baca selengkapnya